Selengkapnya Obyek Wisata Air Terjun Anglo

KRONOLOGI TERBITNYA PERBUP DI KABUPATEN PESAWARAN

Empat fraksi di DPRD Pesawaran, masing-masing FPDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKS, menyatakan sikap atas penerbitan Perbup APBD 2012 oleh pemkab setempat. Empat fraksi itu memutuskan menghadap Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., Senin (5/3). Mereka akan melaporkan kronologis penerbitan perbup yang dianggap menyalahi mekanisme dan prosedur.

Kepastian mengadu ke gubernur itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar empat fraksi sekitar pukul 16.00 WIB di ruang sidang DPRD kemarin. Hadir dalam konferensi itu Ketua FPDIP M. Nasir, Ketua Fraksi Golkar Mustika Bahrum, Ketua Fraksi Demokrat Sugeng, dan Sekretaris Fraksi PKS Areh Sulistyo yang wakil ketua II DPRD Pesawaran.

Dalam konferensi pers itu, Areh yang menjadi juru bicara empat fraksi menyatakan, pembahasan RAPBD 2012 oleh badan anggaran (banang) dihentikan secara tiba-tiba oleh Ketua DPRD Pesawaran Toto Sumirat.

Dia menjelaskan, pembahasan rencana kerja anggaran (RKA) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah diselesaikan sebanyak 33 SKPD dari 39 SKPD yang ada. Artinya, pembahasan tinggal menyelesaikan enam SKPD lagi.

Dikatakan, pada Senin (27/2), pembahasan Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang dipimpin ketua banang yang juga ketua DPRD Toto Sumirat berjalan alot. Sebab, Toto tidak menyetujui usulan anggota banang untuk melakukan efisiensi anggaran.

’’Ini dilakukan dengan memaksakan kehendak. Yakni  mengetok palu sebelum dicapai kata sepakat terhadap persetujuan kegiatan yang diajukan oleh TAPD (tim anggaran pemerintah daerah),” jelasnya.

Dilanjutkan, ketika terjadi perbedaan pandangan antara anggota dengan ketua banang itu, tiba-tiba Toto menghentikan pembahasan. Ia kemudian berdiri meninggalkan ruangan, diikuti serempak oleh TAPD.

’’Ketika itu, sebelas anggota banang yang terdiri atas dua orang pimpinan dan sembilan anggota banang masih tetap menunggu sampai dengan pukul 16.00 WIB,” tegasnya.

Kemudian pada Selasa (28/2), sebelas anggota banang tetap datang untuk melakukan pembahasan. Namun, Toto, SKPD, dan TAPD tidak hadir tanpa penjelasan.

’’Nah, ternyata pada Senin (27/2), setelah saudara Toto menghentikan pembahasan, tanpa konsultasi maupun rapat dengan pimpinan lainnya, yang bersangkutan  secara sepihak membuat surat kepada Bupati Pesawaran Aries Sandi Darma Putra. Isinya bahwa pembahasan di banang tidak bisa dilanjutkan dan menjadi dasar untuk bupati mengusulkan perbup tentang APBD kepada gubernur Lampung,” papar Areh.

Karena itu, terus Areh, empat fraksi akan meminta gubernur Lampung mengevaluasi usulan perbup APBD tersebut. Sebab, tidak benar bahwa pembahasan RAPBD di DPRD tidak dapat dilakukan. Itu terbukti pada waktu Toto mengeluarkan surat jawaban ke bupati, banang tengah melakukan pembahasan.

’’Saudara Toto dalam mengeluarkan surat itu telah melanggar mekanisme pengambilan keputusan yang ada di lembaga DPRD. Surat itu tidak berdasar dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kami juga melihat ada konspirasi yang sengaja dibuat agar lembaga DPRD tidak bisa melaksanakan hak budgeting dengan tujuan tertentu. Keputusan menggunakan perbup itu sangat merugikan Kabupaten Pesawaran,” katanya.

Sementara Ketua DPRD Pesawaran Toto Sumirat secara tegas menyatakan bahwa penerbitan perbup itu sudah final dan sudah sampai di provinsi. ’’Daripada pembahasan seperti Opera Van Java, lebih baik perbup segera diterbitkan sebagai antisipasi pelayanan publik yang sudah terganggu di masyarakat,” ujarnya kepada wartawan di halaman parkir DPRD Pesawaran kemarin sore.

Terkait dirinya dituding mengambil keputusan sendiri tanpa sepengetahuan anggota DPRD Pesawaran lainnya, Toto menganggap bahwa langkah itu memang merupakan kewenangannya.

’’Tidak ada mekanismenya. Tidak ada juga undang-undang yang mengatur.  Itu (keputusan, Red) kewenangan mutlak ketua DPRD. Jika memang ada yang mempersoalkan, ya dipersoalkan saja,” tantangnya.

Bagaimana jika DPD PDIP yang mempersoalkan? Toto secara tegas menyatakan bahwa DPRD tidak ada urusannya dengan DPD. Terlebih sampai dengan kemarin juga tidak ada instruksi kepadanya. Jika DPD PDIP meminta klarifikasinya, sebagai kader yang baik, Toto menyatakan akan mempertanggungjawabkan keputusannya. (whk/c2/ais)

Sumber : Radar Lampung