Kamus Desa berbahasa Indonesia versi Online/Daring,  mengacu pada info terkait dengan kebutuhan pemerintahan desa.

ADD :
Alokasi Dana Desa.

APBN :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

APBD :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

APDESI :
Asosiasi Kepala Desa Indonesia

APF :
Aparat Pengawasan Fungsional.

APH :
Aparat Penegak Hukum.

APBD :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

APBN :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Indonesian central government budget).

APDESI :
Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia.

APIP :
Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Aset :
Sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal, atau kekayaan.

ATN :
Aliansi Tani Nelayan. Sulawesi Selatan.

APBDes :
Anggaran pendapatan dan belanja desa.

APBN :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

APBD :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Astal :
Asisten Tenaga Ahli SDA dan Lingkungan PNPM LMP di kabupaten.

BUUD :
Badan Usaha Unit Desa.

BUMDES :
Badan Usaha Milik Desa.

BPKP :
Badan Pengawasan Kawasan dan Pembangunan.

BKPM :
Badan Koordinasi Penanaman Modal.

BLM :
Bantuan Langsung Masyarakat.

BKAD :
Badan Kerjasama Antar Desa.

BPD :
Badan Permusyawaratan Desa.

BPKP :
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

BPS :
Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik.

Bapepam-LK :
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency; amalgamation of former Bapepam and the Directorate General of Financial Institutions [Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, DJLK]).

Bappenas :
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (National Development Planning Agency).

BPKP :
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Finance and Development Supervisory Agency).

BUMD :
Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha yang dibentuk oleh pemda dengan penyertaan modal pemda melalui APBD.

BUMN :
Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik negara yang dibentuk oleh negara dengan penyertaan modal Negara.

BKAD :
Badan Kerja Sama Antar Desa.

BKM :
Badan Keswadayaan Masyarakat.

BPKP :
Badan Pengawasan Kawasan dan Pembangunan.

BKPM :
Badan Koordinasi Penanaman Modal.

BPD :
Badan Permusyawaratan Desa.

BPPSU :
Badan Perjuangan Petani Sumatera Utara.

BPMPD :
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

BP3AKB :
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Bawasda :
Badan Pengawas Daerah.

Bappeda :
Badan Perencana Daerah.

Bapedalda :
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

BKAD :
Badan Kerjasama Antar Desa.

BLM :
Bantuan Langsung Masyarakat.

BPD :
Badan Permusyawaratan Desa.

BPKP :
Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.

CSO :
Civil Society Organization.

Camat :
Perpanjangan tangan Bupati untuk menjalankan Roda Pemerintahan dan memberikan Pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan.

Ditjen PMD :
Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dirjen PDTu :
Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.

DPPUD :
Dana Pembinaan dan Penguatan Urusan Desa.

Depdagri :
Departemen Dalam Negeri.

DKM :
Dewan Kemakmuran Masjid.

DIPA :
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Dirjen :
Direktur Jenderal.

DPR :
Dewan Perwakilan Rakyat.

DPRD :
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DAS :
Daerah Aliran Sungai.

Depkeu :
Departemen Keuangan.

DED :
Detail Engineering Desain untuk PLTMH.

DIPA :
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

DOK :
Dana Operasional Kegiatan.

Dit. SDA :
Direktorat Sumber Daya Alam.

DAK :
Dana Alokasi Khusus, dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerak untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.

DAU :
Dana Alokasi Umum, dana dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya.

Depdagri :
Departemen Dalam Negeri.

Depkeu :
Departemen Keuangan.

Dikyanmas :
Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.

Dumas :
Pengaduan masyarakat.

Dusun :
Bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan pelaksanaan pemerintah desa.

E-government :
Sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

E-procurement :
Sistem pengadaan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Edukasi :
Pendidikan.

FK :
Fasilitator Kecamatan.

FT :
Fasilitator Teknik.

FK-L :
Fasilitator Kecamatan Lingkungan.

FKDM :
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Faskab :
Fasilitator Kabupaten PNPM MP.

Fastekab :
Fasilitator Teknik Kabupaten.

Faskeu :
Fasilitator Keuangan Kabupaten.

Fakta :
Keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan.

Fasos :
Fasilitas Sosial.

Fasum :
Fasilitas Umum.

Finansial :
Mengenai keuangan.

FKPM :
Forum Kemintraan Polisi & Masyarakat.

Gunungrejo.desa.id :
Situs Web Desa Gunungrejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Indonesia.

Gaji :
Upah kerja yang dibayar pada waktu tertentu.

Ganti kerugian :
Hak seseorang untuk mendapatkan tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditahan, ditangkap, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

Gubernur :
Kepala Daerah Provinsi.

HOK :
Hari Orang Kerja.

Hakim :
Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Hibah :
Bantuan yang tidak mengikat dari pemberi dana kepada penerima dana.

HPH :
Hak pengusahaan Hutan.

Hukum :
Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Hukum acara :
Hukum yang menentukan proses pengadilan dalam penyelesaian sengketa.

Humas :
Hubungan Masyakarat.

HKTI :
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia

Independen :
Bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Instansi :
Badan pemerintah umum.

I P L :
Ikatan Petani Lampung.

JDIH :
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Jabatan :
Kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak seseorang dalam suatu organisasi.

Jaksa :
Pejabat di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum.

Jamsostek :
Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Jumantik :
Juru Pemantau Jentik.

Kades :
Kepala Desa.

Karang Taruna :
Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/ kelurahan dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Kasi :
Kepala Seksi.

Kaur :
Kepala Urusan.

Kelurahan :
Pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kemendesa.go.id :
Situs Web Kementerian Desa Republik Indonesia.

Kepoktan :
Akronim dari Gabungan Kelompok Tani, sebuah organisasi petani yang beranggotakan kelompok-kelompok tani di tingkat perdesaan. Gapoktan bukan barang baru dalam kehidupan di dunia pertanian. Gapoktan sudah cukup lama memasuki kehidupan kaum tani, khususnya petani tanaman pangan.

KIM :
Kelompok Informasi Masyarakat.

KK :
Kartu Keluarga. Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya.

KPMD :
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

KPK :
Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kor-Prov :
Koordinator Provinsi.

KM-Nas :
Konsultan Manajemen Nasional.

KSKP :
Kesatuan Solidaritas Kesejahteraan Petani. sumatera selatan.

KTN :
Pengertian Komisi Tiga Negara (KTN) adalah badan arbitrase yang tidak memihak kepada pihak manapun demi melerai konflik RI dan Belanda. Badan Keamanan PBB atas usulan Sutan Sjahrir. Anggotanya Australia yang dipilih indonesia Belgia atas pilihan Belanda, serta Amerika Serikat yang dipilih Belanda dan Indonesia.

KTP :
Kartu Tanda Penduduk. Identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KPPN :
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

KPK Online Monitoring System :
Sistem ini merupakan sarana bagi masyarakat untuk memberikan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dan juga apresiasi terhadap kinerja instansi pemerintah dan pegawainya dalam melakukan pelayanan publik.

KPKPN :
Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (Audit Commission on Wealth of State Officials; Civil Servants Wealth Audit Commission).

KPPN :
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Laptah :
Laporan Tahunan.

LKK :
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

LP2K :
Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan.

LPD :
Laporan Penggunaan Dana.

LPMK :
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

LSM :
Lembaga Swadaya Masyarakat.

LHKPN :
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( PN ), yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK Nomor : KEP 07/KPK/02/2005.

Likuidasi :
Pembubaran perusahaan sbg badan hukum yg meliputi pembayaran kewajiban kpd para kreditor dan pembagian harta yg tersisa kpd para pemegang saham.

Linmas :
Pelindung Masyarakat.

Litbang :
Penelitian dan Pengembangan.

LPJ :
Laporan Pertanggungjawaban.

LKMD :
Lembaga Kemasyarakatan Desa. Salah satu lembaga kemasyaratan yang berada di desa. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

LMD :
Lembaga Musyawarah Desa.

LPSE :
Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

MAD :
Musyawarah Antar Desa.

Musdes :
Musyawarah Desa.

MDKP :
Musyawarah Desa Khusus Perempuan.

MDST :
Musyawarah Desa Serah Terima.

MIS :
Management Informasition System.

Musrenbang :
Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

MAD :
Musyawarah Antar Desa.

MAK :
Musyawarah Antar Kelurahan.

MDGs :
Millennium Development Goals.

Majelis :
Dewan yg mengemban tugas tertentu mengenai kenegaraan dsb secara terbatas.

Masyarakat :
Sejumlah manusia dl arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yg mereka anggap sama.

MK :
Mahkamah Konstitusi.

MPR :
Majelis Permusyarawaratan Rakyat.

Nasional :
Bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dr bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa.

Negara :
Organisasi dl suatu wilayah yg mempunyai kekuasaan tertinggi yg sah dan ditaati oleh rakyat.

Nepotisme :
Kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dl jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah.

NKRI :
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Norma :
Aturan atau ketentuan yg mengikat warga kelompok dl masyarakat, dipakai sbg panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yg sesuai.

NRM :
Natural Resources Management.

Ormas :
Organisasi Massa.

Oknum :
Seseorang atau perseorangan.

ORTAJA :
Organisasi Tani Jawa Tengah.

Otonomi :
Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dng peraturan perundang-undangan yg berlaku.

Parade Nusantaran :
Parade (Persatuan Rakyat Desa) Nusantara adalah sebuah Organisasi kemasyarakatan yang mayoritas anggota dan pengurusnya adalah masyarakat pedesaan dengan pilar penyangganya adalah aparatur pemerintahan yaitu para kepala desa, perangkat desa, mantan kepala desa, dan mantan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

P3MD :
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pilkades :
Pemilihan Kepala Desa.

PDTT :
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmisgrasi.

PDP :
Pendamping Desa Pemberdayaan.

PDTI :
Pendamping Desa Teknik Infrastruktur.

PLD :
Pendamping Lokal Desa

Pamsimas :
Program Air Minum dan Sanitasi Masyarakat.

PATAS :
Paguyuban Petani Tatar Sunda Jawa Barat.

Perangkat Desa :
Adalah Bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (SEKDES) dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan Aparatur Pemerintah Desa di bawah naungan Kepala Desa (KADES).

P2TANRA :
Persaudaraan Perjuangan Tani Nelayan. Sumatera Barat.

PISEW :
Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah.

P2DTK :
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus.

PJOK :
Penanggung jawab Operasional Kegiatan.

PAPANJATI :
Paguyuban Petani Jawa Timur.

PKK :
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

PPIP :
Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan.

PPK :
Program Pengembangan Kecamatan.

PPKP (P2KP) :
Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.

PU :
Pekerjaan Umum.

Puskesmas :
Pusat Kesehatan Masyarakat. Salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatau wilayah kerja (Depkes, 2011).

PAP :
Pembinaan dan Administrasi Proyek.

PjOK :
Penanggung jawab Operasional Kegiatan.

Perdes :
Peraturan Desa.

PI :
Pengawasan Internal.

PMD :
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

PNPM :
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

PNPM-MP :
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

PNPM-LMP :
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan (Green PNPM).

Pokmas :
Kelompok Masyarakat.

Posyandu :
Pos Pelayanan Terpadu.

PPK :
Program Pengembangan Kecamatan.

PL :
Pendamping Lokal.

PLTMH :
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro.

PSM :
Pekerja Sosial Masyarakat.

PTO :
Petunjuk Teknis Operasional.

Q

Reformasi :
Perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dl suatu masyarakat atau negara.

Renstra :
Rencana Strategis.

Renja :
Rencana Kerja.

RISE :
Regional Infrastructure for Social Economic.

RKP :
Rencana Kerja Pemerintah.

RKPD :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJM :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

RPJMD :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

RPJP :
Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

RPTD :
Rencana Pembangunan Tahunan Desa.

RAB :
Rencana Anggaran Biaya.

RKB :
Rencana Kegiatan dan Biaya.

RKTL :
Rencana Kerja Tindak Lanjut.

RKP :
Rencana Kerja Pembangunan tahunan desa.

RPJM Des :
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa.

RPD :
Rencana Penggunaan Dana.

RTM :
Rumah Tangga Miskin.

RKPDes :
Rencana Kerja Pemerintah Desa.

RPJMN :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

RPJP :
Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

RT :
Rukun Tetangga.

RW :
Rukun Warga

SEKDES :
Sekertaris Desa.

SKPD :
Satuan Kerja Perangkat Daerah (yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota).

SOT :
Susunan Organisasi Dan Tatakerja.

SNPK :
Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan.

SPADA :
Support for Poor and Disadvantage Areas.

SPK :
Surat Perintah Kerja.

SPP :
Surat Perintah Pembayaran.

SP2D :
Surat Perintah Pencairan Dana.

SPPN :
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

SPM :
Surat Perintah Membayar.

SID :
Sitem Informasi Desa.

SPPM :
Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

Satker :
Satuan Kerja pelaksana kegiatan.

SDA :
Sumber Daya Alam.

SE-DJPB :
Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Depkeu.

SeTam :
Serikat Tani Merdeka. Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah Bagian Selatan.

SKMP :
Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan.

SKPD :
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

SP3K :
Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan.

SPC :
Surat Penetapan Camat.

SPB :
Surat Penetapan Bupati.

SPJ :
Surat Pertanggungjawaban

SPM :
Surat Perintah Membayar.

SPPB :
Surat Perjanjian Pemberian Bantuan.

SPP-LS :
Surat Permintaan Pembayaran Langsung

TKPK :
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

TKPKD :
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

TA :
Tahun Anggaran.

TA-PMD :
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa.

TA-ID :
Tenaga Ahli Infrastruktur Desa.

TA-PP:
Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif.

TA-PED:
Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa.

TA-TTG:
Tenaga Ahli Tenaga Tepat Guna.

TA-PSD :
Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar.

TK-Nasional :
Tim Koordinasi Nasional.

TK-Provinsi :
Tim Koordinasi Provinsi.

TK-Kabupaten :
Tim Koordinasi Kabupaten.

TPK :
Tim Pengelola Kegiatan.

TPU :
Tim Penulis Usulan.

TSU :
Technical Support Unit, Bantuan Teknis untuk PLTMH.

TTG :
Teknologi Tepat Guna.

TV :
Tim Verifikasi.

TTG :
Teknologi Tepat Guna.

UPK :
Unit Pengelola Kegiatan.

V

W

X

Y

Z