Selengkapnya Obyek Wisata Air Terjun Anglo

Dinamika Pengelolaan Pemerintahan Desa

*ilustrasi

Dengan terbitnya UU desa No 6 tahun 2014, desa diberikan keleluasaan dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, desa tidak lagi hanya bergantung pada supra desa, tetapi desa di berikan mandat untuk dapat merencanakan, membiayai dan melaksanakan pembangunan itu sendiri dengan mengedepankan musyawarah desa sebagai forum tertinggi untuk mengambil keputusan strategis.

Salah satu faktor yang menentukan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar tercipta pemerintahan desa yang mandiri, sejahtera dan berwibawa adalah sumber daya manusia atau perangkat desa. Mulai dari perencanaan sampai pertanggung jawaban, aparat desa menjadi aktor utama dari seluruh proses tahapan yang dilaksanakan, kesiapan aparatur pemerintahan desa menyangkut kemampuan personal perlu di kaji secara mendalam.

Apakah dengan UU desa ini sudah menjamin bahwa desa di seluruh negara ini akan maju?, bagaimana dengan SDM pemerintah desa sebagai pelaku dan pengelola keuangan desa, dimana seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi kepala desa hanya lulusan SLTP atau sederajat sesuai UU Desa pasal 33.d sedangkan kepala desa adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa, adapun perangkat desa wajib lulusan SLTA, lalu tidak ada batasan jabatan perangkat desa dari sekdes, kaur, kasi dan Kepala kewilayahan hanya batasan usia 60 th sesuai dengan UU Desa pasal 53 ayat 2.a, sementara elektabilitas perangkat desa itu sendiri dipertanyakan.

Dengan keterbatasanya, desa di tuntut untuk menjadi sempurna baik dalam perencanaan, penggunaan anggaran dan laporan pertanggung jawaban, sementara semua mata saat ini tertuju kepada proses pelaksanaan pemerintahan desa, sedangkan desa tidak ditunjang dengan kemampuan perangkat yang memadai. *(IRE)