Selengkapnya Obyek Wisata Air Terjun Anglo

Blog atau Website Desa Sebagai Media Belajar, Diskusi dan Tanya Jawab

Foto : (FB : Semar Sudir Santoso / Ketua Parade Nusantara)

Blog atau Website Desa Sebagai Media Belajar, Diskusi dan Tanya Jawab.

MIMBAR DESA NUSANTARA

” Antara Kepala Desa & Kepala Dosa ”
Seperti yang telah sama-sama kita pahami & kita mengerti bahwa di Negeri ini sejak merdeka s/d tulisan ini dibuat , belum pernah ada Universitas , Akademi , Institut baik negeri / swasta yg membuka fakultas jurusan Kepala Desa / Perangkat Desa .

Semèntara disi lain seorang Kepala Desa dalam melaksanakan tugas & kewenanganya dituntut oleh warga Desanya masing2 untuk menjadi pemimpin yg serba mampu , serba tau dan serba bisa ( berlebihan ? , memang !! ,secara cultural ) .

Ditambah masalah bahwa, latar belakang pendidikan Kepala Desa sangat hiterogin yg kadang disiplin ilmunya tidak terkait samasekali dengan ilmu Pemerintahan .

Sehubungan dg fakta dan data seperti tsb diatas, upaya yg seperti apa yg harus dilakukan para Kepala Desa agar dapat melaksanakan tugas dan kewenanganya agar dapat sukses tanpa èksès dalam memimpin dan mengayomi masyatakat Desanya ? .

Kerja, kerja, kerja? tanpa Ilmu yg menyangkut dasar hukum dan konsep terencana? bisa jadi niat yg sangat baik dan MULIA bisa berakir di Penjara. Jika sudah seperti itu sebenar apapun niat dan maksud baik KEPALA DESA akan mendapat stigma dari masyarakat Desanya menjadi KEPALA DOSA .

Ada satu beberapa contoh diantara ribuan contoh yang lain , seperti para Kepala Desa di Kabupaten2 di Madura Jawa Timur yang karena ketidak tàuanya menggunakan Dana Desa untuk membeli Mobil Dinas operasional maka dianggap menyalahi hukum / prosedur penggunaan Dana Desa . Demikian beberapa Kepala Desa di Propinsi Banten juga karena ketidak tauanya menggunakan DD untuk membangun kantor Desa juga bermasalah secara hukum.

Ada lagi hal kecil terjadi yg sesungguhnya terjadi karena ketelèdoran / kebodohan dari Bupati nya , yg membuat surat edaran Bupati yang disebarkan melalui Camat agar Pemerintah Desa segera membentuk BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ) jumlahnya 11 orang ( setelah UU Desa diundangkan ) sementara UUDesa mengamanatkan bahwa anggota BPD paling banyak adalah berjumlah 9 orang .

Ketika anggota BPD tersebut mendapat dana stimulan yg dianggarkan resmi melalui APBDes , dan ketika BPKP melakukan Pemeriksaan ditemukan pelanggaran anggaran untuk dua orang anggota BPD yg kelebihan dua orang ( tidak sesuai amanat UUDesa ) dan yang bertanggung jawab Kepala Desa bukan Bupati setempat yg membuat dan menanda tangani surat edaran tentang tata cara dan aturan pembentukan BPD .

Kepada saudara2ku Kepala Desa di seluruh Indonesia , hal ini harus segera secara bersama-sama dicarikan solusinya dalam rangka memcapai peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.

Dalam hal ini saya mendukung ide dan gagasan dimas Suryokoco ( Ketua Umum RPDN ) yang membuat Blog / Website Desa Institut yg bisa digunakan sebagai media belajar , diskusi , tanya jawab jarak jauh secara virtual.
Sudah selayaknya seluruh Aparatur Pemerintah Desa mendukung gagasan ini.

Salam (Sudir Santoso/ Parade Nusantara) .

Sumber : Semar Sudir Santoso

2 Comments